fungsi kepala daerah. Sekretariat daerah. fungsi kepala daerah

melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar . Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan pengobatan di Rumah Sakit; 3. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dasar Hukum. Skripsi ini berjudul Analisis Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Prinsip-Prinsip Demokrasi, dimana Kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kepala pemerintahan daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa dan inisiatif daerah telah sesuai dengan. - Sekda harus segera menjalankan program secara konsisten, guna tercapainya realisasi visi dan misi kepala daerah. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan. Untuk dapat menghubungi Bagian Tata Pemerintahan melalui : Telp : (0274) 515865, 562682. Pemerintah daerah. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalahMenyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bagian Otonomi Daerah. go. 1. ANTON AMRI M. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 17 C. membantu kepala daerah dalam: 1. Fungsi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; b. Kepala Subbagian: Rp 26. c. Materi kewajiban fungsi hak tugas wewenang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam sistem pemerintahan di Indonesia. tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. 54 Tahun 2010. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda. Dalam fungsi legislasi DPRD memiliki kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan Daerah, baik. Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan APBD dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: 3. No. Dengan dipimpin. Unit pelaksana teknis bertugas sebagai: 1. Dalam hal jumlah unit kerja. tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretaris,. Kegunaan teoritis Diharapkan penelitian ini memberi masukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsiPeraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, (2) pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. jajarannya adalah sejajar, bersama-bersama, sebagai mitra. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Jl. 5. Keputusan. Info Cimahi. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. c. Pasal 34. Fungsi Unit Pelaksana Teknis. Raden Adipati Arya Kromodyo Adinegoro IV (Raden Mashudan) Bupati Mojokerto Ridder tahun 1896-1916 M. Fungsi Pemerintahan Umum. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pelantikan anggota DPRD antar waktu;. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan program kegiatan dan anggaran subbidang belanja non operasi; (b). Penyediaan prasarana perangkat. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan. Kepala Daerah. A. CO, Jakarta - Istilah pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas kepala daerah mungkin tidak asing lagi di telinga. SERTA TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TEGAL PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUBBAGIAN,. Sekretariat, terdiri dari : a. . Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. Indikator penilaian UKK oleh Tim atau Lembaga Profesional sebagai PanitiaPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah perlu menetapkan peraturan mengenai uraian tugas;Fungsi. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa. laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus. Jl. Memberikan pedoman kepada anggota. dikedepankan, maka hanya akan membentuk “koncoisme” antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam kamus umum bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau. 105 105 Berny R. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk period e 1 (satu) tahun. TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DISTRIK, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI DISTRIK KABUPATEN JAYAPURA. Melaksanakan pembangunan daerah secara merata. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. desa sangat ditentukan oleh pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan BPD yang menjalankan fungsi mirip dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Desa, yang saling bekerja sama secara harmonis dalam menciptakan pembangunan yang memajukan desa, sehingga peran BPD sangat strategis dalam menciptakan check and balancesSelanjutnya Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Fungsi anggaran, dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Kepala Daerah. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdomisili di Kompleks Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta Kode Pos 55165. Sylvia Aryani : Eksistensi. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Data Perangkat Daerah - Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Pelantikan penjabat kepala daerah di Indonesia pada tahun 2022 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Melakukan langkah-langkah. 2. Bagaimana pengawasan peraturan daerah dan putusan kepala daerah berdasarkan UU No. Kedudukan, tugas, dan wewenang kepala daerah dan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tugas Pokok. pemilihan tersebut sesungguhnya beralih fungsi menjadi ’selection’ yang dikerangkai ol eh ’election’. CO, Jakarta - Istilah pejabat, penjabat, dan pelaksana tugas kepala daerah mungkin tidak asing lagi di telinga. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala Dinas mempunyai fungsi : a. PANGERANG S. Sekretariat daerah (disingkat setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat sekda). Selama ini, berhasil tidaknya kepala daerah dalam menciptakan output kinerja selalu berkaitan dengan fungsi utama pemerintahan. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjunya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan. 1. 26 Kontruksi. 00-286/K2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06. - Sekda memiliki fungsi untuk mempercepat dan mengawali realisasi pelaksanaan rencana pembangunan kepala daerah. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan. Tugas dan fungsi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia adalah menjadi landasan pembagian fungsi dalam pemerintahan. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dengan jelas diatur dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan “Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas. melakukan fungsi kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung. KOMPAS. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bina Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi : A. Sebagai salah satu perangkat daerah Satpol PP memiliki sejumlah tugas di antaranya : memelihara serta menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. 3 Jakarta. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi penunjang menjadi kewenangan Daerah Provinsi meliputi : Perumusan kebijakan. 170. 30. TUGAS DAN FUNGSI : Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Pasal 13. Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah yang mana untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota. Bagian Umum mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja. S ebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2016 mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur, Fungsi dari Kepala Badan Pendapatan adalah meliputi. S. Biro Adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Timun Mas NV, Jakarta, 1995, hlm 23 sehingga DPRD dianggap sebagai Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil. Asisten Ombudsman RI Muhammad Firhansyah Doc Pribadi. Kepala Dinas Perhubungan berkedudukan di bawah dan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. (2) Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai. Pasal 5 ayat (2) Undang. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pangan. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. perumusan kebijakan teknis di. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidangBerdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka kedudukan Biro Umum Dan Perlengkapan adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam lingkup Sekretariat. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki. Uraian kedudukan, tugas, dan fungsi kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam pasal 6 sebagai berikut: (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Akibatnya para kepala daerah Kabupaten/Kota sering melakukan hubungan langsung denganpelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugasnya. Pemilihan kepala daerah Dalam buku Pembaruan Politik Hukum Pemiolihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia (2017) karya Azis Setyagama, kepala. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah dengan sumber pendanaan APBD. Pengertian Kepala Desa Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. 000. perencanaan mempunyai fungsi : Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti: a. Unsur Pengarah (Instansi – Profesional/Ahli) Mempunyai tugas memberikan masukan dan saran Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, serta mempunyai fungsi yaitu : Menyusun konsep. Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setaip tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, Renstra, Renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah. dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah , pemantauan situasi politik , serta pendaftaran or ganisasi kemasyarakatan ,. Kewenangan dan fungsi dari penjabat kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 132 A ayat (1). A. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD Provinsi bersama-sama pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ananda Putri Sujatmiko - detikNews. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota. COM- Jabatan Sekda, sebenarnya jelas mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang sangat strategis, terutama dalam menjalankan rangkaian kegiatan di pemerintah daerah nya. 6 Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: [60] Mata Kuliah/Materi. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Biro. Daerah dalam bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Marbun dkk, sebagai salah satu. Jakarta, Beritasatu. bahwa berhubung dengan keadaan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, koordinasi kegiatan Instansi Vertikal oleh Kepala Wilayah perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 11. Badan Pendapatan Daerah melaksanaan tugas pokok dan fungsingnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 94 Tahun 2021 terhitung mulai tanggal 30 Desember 2021. 960. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bappeda yang berkaitan dengan tugasnya. APBD adalah rencana anggaran yang memiliki sejumlah fungsi. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan mempunyai fungsi yang berbeda. Kedudukan Bakorwil merupakan unsur penunjang kepala daerah, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Guber (0353) 5254758, 881901 BERANDA (current). Tugas Kepala Daerah: a. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. c. Sistem Pemerintahan Daerah dalam berbagai peraturan perundang-undangan. "Kepala daerah membutuhkan saran dan masukan, gagasan dalam menjalankan tugas memimpin daerah masing-masing," kata Airin. 1. Lihat selengkapnyaWeb ini menjelaskan tugas dan wewenang kepala daerah yang berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. membahas rancangan Perda tentang APBD; c. Secara sederhana, DPRD merupakan bagian dari wakil rakyat yang menempati daerah tingkat I dan juga tingkat II, yaitu Provinsi, kotamadya dan juga Kabupaten. Pemerintah daerah sebagai yang dapat mengatur serta yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. adalah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) didalam pelaksanaan fungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan. Sekretariat daerah. dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. PENDAHULUAN Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan penyelenggaraan kepentingan umum, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD) yang pendiriannya ditetapkan dengan Terdapat 152 laporan keuangan pemerintah daerah yang diteliti dalam penelitian ini. Essay tersebut harus mengandung analisis tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Daerah, DPRD serta hubungan keduanya saat ini dan kondisi ideal yang harus dibangun. 23 tahun 2014 tentang. Perangkat pelaksanaanya adalah perangkat daerah sendiri. Unsur penunjang yang Selain fungsi sebagaimana tersebut di atas, pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah juga mempunyai tugas untuk mengusulkan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kepada kepala daerah selaku kuasa bendahara umum daerah, yang kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang merupakan unit kerja struktural. Menyoal Efektifitas Satpol PP Sebagai Penegak Peraturan Daerah. Ada 2 (dua) fungsi dasar yang melekat pada Gubernur. Namun, dalam prosesnya Meski sudah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, perombakan Satuan. 6. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala dinas menyelenggarakan fungsi : a. Sumber : Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Pelaksanaan tugas Iain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua ; sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf. Mengumumkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam rapat paripurna (Pasal 79 ayat (1) UU 23/2014) c. Secara umum dinas pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah, baik pusat, daerah, maupun daerah di dalam bidang pendidikan. Nama Dispenda berubah menjadi Bapenda karena dalam Undang-Undang No. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun 2021 – Sekarang Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – Sekarang Ketua Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) Visi. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Penunjukan PPK-SKPD, PPTK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus dan Juru Bayar Gaji, Pelaksana Kegiatan, Pengelola dan. Kepala Dinas. No. Pasal 7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan. menyusun rencana anggaran. Fungsi Kepala UPT sebagai KPA ditentukan oleh Kepala SKPD dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan dan besaran alokasi anggaran yang. ABSTRAK Pembagian kewenangan antara pemerintahan dengan pemerintahan daerah didasarkan atas pertimbangan rasionalitas dan efisiensi dengan dilandasi keyakinan. Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) FUNGSI. Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Bagi setiap UPT/D yang ingin menerapkan BLUD selain mempersiapkan persyaratan substantif, teknis dan dokumen administratif maka perlu juga mempersiapkan “Peraturan kepala daerah” yang biasanya disebut Peraturan Bupati atau Peraturan Wali. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil . Melaksanakan pengawasan.